Trump Capai Kesepakatan untuk Pendanaan Pemerintah Sementara
Rabu di Washington, Presiden Donald Trump akhirnya menandatangani undang-undang yang mendanai pemerintah hingga akhir September. Langkah ini, yang diambil pada hari Sabtu, mengakhiri ancaman penutupan pemerintah secara parsial dan menandai akhir dari perdebatan panjang di Kongres yang dengan jelas memecah belah Partai Demokrat. Harrison Fields, sekretaris pers utama Gedung Putih, mengumumkan penandatanganan ini dalam sebuah cuitan di platform X.
Perubahan Pendanaan Tersisa di Bawah Kepemimpinan Biden
Undang-undang tersebut sebagian besar mempertahankan tingkat pendanaan pemerintah yang ditetapkan selama kepresidenan Joe Biden, meskipun terdapat beberapa perubahan. Diantaranya, pengurangan belanja non-pertahanan sekitar $13 miliar dibandingkan tahun lalu dan peningkatan belanja pertahanan sekitar $6 miliar. Ketika dihadapkan dengan total belanja mendekati $1,7 triliun, perubahan ini terbilang tidak signifikan.
Demokrat Hadapi Ketegangan di Senat dan DPR
Legislasi ini berhasil disetujui Senat pada hari Jumat dengan cara pemungutan suara yang ketat, 54-46, dengan sepuluh anggota dari Partai Demokrat membantu memajukan rancangan undang-undang ini meskipun ada perlawanan dari dalam partai mereka sendiri, terutama dari rekan-rekan di DPR. Para pemimpin Senat Demokrat mempertimbangkan untuk memaksa penutupan sebagai bentuk protes, karena mereka marah Partai Republik di DPR menyusun dan meloloskan langkah belanja tanpa melibatkan mereka.
Kekhawatiran Tentang Akibat Penutupan Pemerintah
Di akhir perdebatan itu, beberapa senator Demokrat menyadari bahwa penutupan pemerintah akan lebih buruk ketimbang mengizinkan rancangan undang-undang tersebut lewat. Pemimpin Demokrat Senat, Chuck Schumer, memperingatkan bahwa shutdown bisa memberikan kekuasaan kepada pemerintahan Trump untuk menganggap seluruh agen, program, dan personel sebagai non-esensial. Hal ini berpotensi merugikan vitalitas layanan pemerintah di masa mendatang.
