Pemerintahan Trump baru-baru ini melakukan pemecatan besar-besaran terhadap kantor hak sipil Departemen Keamanan Dalam Negeri (D.H.S.), tindakan yang menciptakan gelombang kekhawatiran di kalangan penggiat hak asasi manusia. Sebanyak lebih dari 100 pegawai diberhentikan dengan tawaran untuk mencari pekerjaan lain dalam waktu 60 hari. Tindakan merampingkan struktur ini ikut menutup ombudsman untuk Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi, sekaligus mencerminkan upaya pemerintahan Trump yang semakin radikal guna menguatkan kebijakan dan kontrol terhadap imigrasi.
Pemecatan Staf Kantor Hak Sipil D.H.S.
Pengurangan besar-besaran di kantor hak sipil Departemen Keamanan Dalam Negeri (D.H.S.) menandai langkah terbaru pemerintahan Trump yang bertujuan menguatkan kontrol atas kebijakan imigrasi yang ketat. Pada hari Jumat, hampir seluruh staf dari cabang hak sipil D.H.S. dipecat. Tindakan ini menghilangkan satuan kerja yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi implikasi hukum dari langkah-langkah imigrasi yang diambil oleh presiden. Dengan memecat lebih dari 100 pegawai, pemerintahan Trump memberi ultimatum kepada mereka untuk mencari pekerjaan lain dalam jangka waktu 60 hari atau menghadapi pemecatan pada bulan Mei.
Penutupan Ombudsman Untuk Layanan Kewarganegaraan
Tutupnya kantor pengaduan untuk Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi (CIS) juga menambah kekhawatiran. Hal ini menandakan tidak adanya upaya untuk menyelidiki keabsahan dan norma hukum yang diterapkan terhadap para imigran. Tindakan ini kontras tajam dengan kebutuhan akan transparansi yang semakin diharapkan oleh berbagai kelompok masyarakat. Sementara itu, tindakan administratif ini dilihat sebagai bagian dari rancangan strategi politik untuk membersihkan kekuatan-kekuatan in-house yang dianggap dapat menghalangi agenda Presiden Trump.
Sinyal Buruk Untuk Hak Sipil
Beberapa mantan pegawai dari kantor tersebut menyerukan bahwa ini menunjukkan kurangnya toleransi yang signifikan terhadap pemeriksaan atas kekuasaan eksekutif. Deborah Fleischaker, seorang mantan pejabat di kantor hak sipil, mengungkapkan bahwa ini adalah sinyal jelas bahwa hak sipil tidak lagi menjadi prioritas bagi pemerintahan saat ini. Melalui kantor ini, D.H.S. seharusnya berupaya untuk melindungi hak-hak sipil, namun sekarang, itu tampak diabaikan begitu saja.
Alasan di Balik Pemecatan
Menyusul kritik tersebut, juru bicara D.H.S., Tricia McLaughlin, menanggapi bahwa langkah ini diambil untuk “menyamakan proses pengawasan dan menghilangkan hambatan bagi penegakan hukum.” Dalam pendapatnya, kantor tersebut justru mengganggu efisiensi penegakan imigrasi. McLaughlin mengklaim bahwa penghapusan kurangan birokrasi ini diperlukan untuk mempercepat tindakan terhadap penegakan hukum yang berkaitan dengan imigrasi.
Peran Penting Ombudsman Hak Sipil
Ombudsman hak sipil juga berfungsi untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hak-hak individu, oleh karena itu penutupan ini boleh jadi berpotensi merugikan banyak imigran. Proyek peninggalan kebijakan “Remain in Mexico” contohnya, di mana pada 2021 kantor tersebut menemukan bahwa anak-anak tanpa pendamping dan orang-orang dengan masalah kesehatan mental dijadikan bagian dari program tersebut. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran kantor hak sipil ini dibandingkan dengan pandangan yang dimiliki oleh administrasi sekarang.
Apa alasan pemecatan pegawai di D.H.S.?
Pemecatan ini diadakan untuk menghapus hari-hari kerja pegawai dan menyesuaikan penegakan hukum dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengurangi oposisi intern.
Apa dampaknya terhadap perlindungan hak sipil?
Penutupan ini dinilai berisiko bagi hak sipil, karena tempat itu seharusnya menyelidiki permasalahan pelanggaran yang pemulung imigran hadapi.
Apa tanggapan pengkritik terhadap tindakan ini?
Kritikus berpendapat pemerintah menjalankan agenda tanpa mempertimbangkan hak asasi manusia dan hal ini berdampak buruk terhadap kebijakan imigrasi yang keras.
Mengapa pengawasan dipandang sebagai hambatan oleh D.H.S.?
Keputusan ini sejalan dengan tujuan pemerintahan Trump untuk menanggalkan setiap bentuk pengawasan yang menghalangi agenda mereka.
Apa yang telah dilakukan kantornya dalam hal pengawasan sebelumnya?
Kantor ini pernah melakukan penyelidikan mengenai kebijakan-kebijakan yang berpotensi melanggar hak-hak imigran, menegaskan pentingnya keberadaan mereka.
