- Trump memecat hampir seluruh cabang hak sipil D.H.S.
- Lebih dari 100 staf diberi cuti untuk mencari pekerjaan lain.
- Penutupan ini menunjukkan upaya Trump menghapus pengawasan hak sipil.
Pemecatan Menurut Banyak Sumber Di Dalam Pemerintah
Pada hari Jumat, administrasi Trump melakukan pemecatan hampir seluruh cabang hak sipil dari Departemen Keamanan Dalam Negeri (D.H.S.), sebuah langkah yang menghilangkan kantor yang bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan imigrasi yang ketat yang diterapkan oleh Presiden Trump. Lebih dari 100 staf diberitahu bahwa mereka akan diberi cuti selama 60 hari untuk mencari pekerjaan lain di pemerintahan atau akan dipecat pada bulan Mei mendatang. Selain itu, Trump menutup ombudsman untuk Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi, yang juga bertugas mengawasi kebijakan imigrasi legal di bawah administrasinya.
Kritik Terhadap Kebijakan Terbaru Trump
Langkah-langkah ini dicatat sebagai upaya terbaru oleh Trump untuk menghilangkan divisi hak sipil dan mekanisme pengawasan di berbagai lembaga pemerintah. Namun, penutupan Kantor Hak Sipil dan Kebebasan Sipil D.H.S. terlihat sangat signifikan karena kurangnya transparansi sehubungan dengan kebijakan penegakan imigrasi pemerintahan saat ini. Dalam masa jabatannya yang kedua, Trump berusaha keras untuk memastikan bahwa administrasinya diisi dengan orang-orang yang setia dan tidak akan berusaha menghalangi agendanya.
Pendapat Dari Pihak Kementerian Keamanan Dalam Negeri
Deborah Fleischaker, seorang mantan karyawan kantor hak sipil dan kepala staf Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai di bawah administrasi Biden, menyebut langkah ini sebagai bukti total rasa tidak hormat terhadap segala bentuk pengawasan dari kekuasaan. Menurutnya, kantor tersebut berupaya untuk memastikan bahwa misi D.H.S. dilaksanakan dengan menghargai hak sipil, kebebasan sipil, dan privasi. “Ini adalah pesan yang jelas bahwa hal-hal tersebut tidak berarti bagi pemerintahan ini,” tambah Fleischaker. Sementara itu, Tricia McLaughlin, juru bicara D.H.S., menyatakan bahwa keputusan ini bertujuan untuk “menyederhanakan pengawasan guna menghapus hambatan terhadap penegakan hukum imigrasi.”
Administrasi Trump baru saja memecat hampir seluruh cabang hak sipil di D.H.S., sebuah langkah yang bisa jadi sangat signifikan dalam hal pengawasan kebijakan imigrasi. Dengan ditutupnya berbagai instansi pengawas, pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas semakin dibangkitkan. Reaksi dari mantan pegawai menunjukkan bahwa tindakan ini mempunyai implikasi yang lebih luas bagi penghormatan terhadap hak-hak sipil.
