Minggu ini menjadi krusial bagi agenda Donald Trump di DPR dengan banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemimpin Partai Republik. Meski ada kemajuan, beberapa isu penting masih menghambat proses.
Kondisi Kritis Agenda Partai Republik di DPR Sementara itu, geliat di Ruang Rapat pada tengah malam.
Saat ini, minggu ini menjadi sangat penting bagi Partai Republik di DPR, terutama dalam upaya mereka untuk meloloskan suatu Undang-Undang besar yang merupakan agenda Presiden Donald Trump. Dengan mayoritas yang sempit, Partai Republik menghadapi tantangan berat dimana berbagai fraksi penentang terus menuntut perubahan. Pada malam Minggu, para pemimpin GOP berhasil melewati salah satu rintangan esensial ketika sekelompok empat anggota konservatif dari Komite Anggaran DPR terpaksa memberikan lampu hijau untuk melanjutkan pembahasan Ruang Rapat, setelah sebelumnya beberapa hari sebelumnya mereka menghalangi proses tersebut.
Trump Terlibat Dalam Upaya Mendesak Menuju Batas Waktu Hari Pahlawan.
Selanjutnya, paketan legislasi tersebut akan diajukan ke Komite Aturan, di mana para pemimpin partai ingin melakukan beberapa perubahan sebelum menghadapi pemungutan suara. Komite tersebut dijadwalkan rencananya akan bertemu pada Rabu pagi. Menariknya, Trump pun terjun langsung dalam upaya terakhir ini menjelang batas waktu yang ditetapkan oleh Ketua DPR Mike Johnson pada Hari Pahlawan. Pada hari Selasa, dia diharapkan untuk bergabung dengan pertemuan konferensi Partai Republik di DPR.
Menghadapi Pemotongan Medicaid dan Tuntutan Perubahan.
Isu utama yang mengganggu proses ini meliputi pemotongan Medicaid dan pembatasan. Banyak konservatif mengeluh mengenai ketentuan dalam rancangan undang-undang yang dirasa menguntungkan pihak tertentu, dengan cara menunda pemotongan anggaran. Salah satu contohnya adalah pemotongan Medicaid yang diberlakukan setelah menempatkan persyaratan kerja yang lebih ketat mulai 2029. Untuk meredakan penolakan dari kalangan konservatif, Ketua DPR Mayoritas Steve Scalise mengungkapkan bahwa batas waktu ini akan dimajukan ke awal 2027. Namun, mengubah tanggal ini pun berpotensi mengorbankan suara dari kalangan Republikan yang lebih moderat.
Menghadapi Pemotongan Dana Energi Bersih dalam Rancangan Undang-Undang.
Kondisi serupa juga terjadi berkaitan dengan pemotongan dana energi bersih. Rancangan undang-undang ini berupaya untuk mencabut sebagian besar ketentuan dari Undang-Undang Inflasi 2022 yang disusun oleh Demokrat guna mendorong penggunaan energi bersih. Namun, kalangan konservatif ingin agar pemotongan anggaran tersebut lebih agresif, yang bisa berujung pada pengurangan tambahan pada defisit anggaran yang sudah ada. Masalahnya, banyak dari dana tersebut justru menguntungkan daerah yang diwakili oleh Republikan di pemilihan mendatang, dan anggota yang terancam politiknya tidak ingin kehilangan dana tersebut.
Potongan Pajak SALT Menjadi Kendala Signifikan bagi Kebijakan.
Tidak kalah rumitnya, potongan pajak SALT (state and local tax) turut menjadi batu sandungan terbesar bagi para pemimpin partai. Sebuah kelompok anggota Kongres yang dari negara bagian biru, berkeinginan untuk memperluas potongan pajak SALT yang diberlakukan pada 2017 untuk para pembayar pajak hingga mencapai $10.000. Beberapa pemimpin Partai Republik menyodorkan angka yang lebih tinggi $30.000, tetapi itu pun masih dinilai kurang memadai. Proses ini berpotensi menimbulkan kerugian dukungan dari anggota ultra-konservatif yang tidak setuju karena potongan pajak tersebut dinilai terlalu mahal.
Tanggapan Atas Tugas Tambahan yang Diberikan kepada Anggota Kabinet.
Sementara itu, dalam hal manajemen, Presiden Trump tampaknya telah memberikan lebih dari sekadar banyak tugas kepada beberapa anggota kabinet. Masa ekstra tugas ini memberi tantangan baru bagi pegawai negeri yang meminta keterampilan berbeda. Misalnya, Jamieson Greer yang merangkap sebagai Duta Perdagangan AS, harus berkeliling dunia melakukan negosiasi sambil juga bertindak sebagai pengawas etika, dan kepala Badan Penasihat Khusus. Dalam hal ini, tumpang tindih tanggung jawab ini bisa berujung pada kebingungan manajerial, dan potensi konflik kepentingan yang cukup signifikan.
Kekhawatiran Persahabatan yang Tumpang Tindih di dalam Pemerintahan.
Daniel Driscoll juga mencakup dua jabatan, selaku Sekretaris Angkatan Darat dan sebagai Direktur Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Peledak, sementara itu Marco Rubio mengemban titel yang lebih banyak lagi. Ia merangkap sebagai Sekretaris Negara, Penasihat Keamanan Nasional, dan memimpin Administrasi Arsip dan Rekod Nasional. Hal ini menambah keprihatinan mengenai pengelolaan yang efisien dalam administrasi, serta memperkecil peluang untuk fokus pada setiap tanggung jawab secara mendalam.
Minggu ini, para pemimpin Partai Republik di DPR menghadapi banyak tantangan kompleks dalam upaya meloloskan Undang-Undang penting untuk agenda Trump. Pemotongan Medicaid, pemotongan dana energi bersih, dan potongan pajak SALT adalah beberapa isu utama yang perlu diatasi agar bisa memenuhi tenggat waktu. Selain itu, pengelolaan administrasi yang efektif dituntut dengan adanya banyak jabatan yang dibebankan kepada beberapa anggota kabinet.
