Analisis Tindakan Pemerintah Trump terhadap Publik
Tindakan resmi pemerintah Trump dalam beberapa bulan terakhir mencakup pengurangan ukuran pemerintah federal, peningkatan tarif barang impor dari banyak negara, dan penghentian kebijakan keberagaman, kesetaraan, serta inklusi (DEI) di pemerintah federal. Dua dari tiga tindakan tersebut dinilai lebih negatif oleh publik, meskipun mayoritas besar dari Partai Republik menyatakan persetujuan. Sekitar 20% responden menganggap tindakan imigrasi sebagai yang paling positif, sementara banyak yang bahkan menyebut tidak ada yang mereka sukai dari administrasi ini.
Persetujuan Pemotongan Anggaran di Antara Partai
Sebagian besar masyarakat yaitu 55% tidak setuju dengan pemotongan dana yang dilakukan pemerintah Trump terhadap departemen dan lembaga federal, hanya 44% yang mendukung. Partisan jelas terlihat di sini; 78% anggota Partai Republik setuju dengan pemotongan tersebut, sementara 89% dari Partai Demokrat tidak setuju sama sekali. Meski ada perbedaan pandangan, 22% anggota Partai Republik juga menunjukkan ketidakpuasan, dua kali lipat dari jumlah Demokrat yang mendukung pemotongan ini.
Dampak dan Harapan dari Pemotongan Anggaran
Kebijakan pemotongan anggaran ini lebih banyak dipandang sebagai upaya yang ceroboh. Enam puluh persen lebih menyatakan pemotongan ini berdampak negatif bagi kebutuhan masyarakat, sementara hanya 34% yang optimis pemotongan dapat memenuhi kebutuhan itu dengan baik. Sementara itu, sekitar 48% menilai pemotongan anggaran ini justru akan memcost money, menambah beban masyarakat di kemudian hari.
Reaksi Masyarakat Terhadap Kebijakan Tarif
Mengenai kenaikan tarif impor, hampir 60% masyarakat tidak setuju dengan langkah ini. Terutama angkat suara dari Partai Demokrat yang menolak dengan kuat. Jika kita melihat data usia, orang dewasa yang lebih tua cenderung memberikan dukungan lebih terhadap kebijakan tarif ini, semisal 45% dari mereka berusia di atas 50 tahun punya pandangan positif, dibandingkan dengan 34% dari mereka yang berusia di bawah 50.
Dukungan dan Penolakan Terhadap Penghapusan DEI
Terakhir, mengenai penghentian kebijakan DEI, mayoritas publik, yaitu 53%, menolak tindakan ini. Walaupun tujuh dari sepuluh Republik mendukung, posisi Demokrat jauh berbeda. Tidak kurang dari 94% dari Demokrat liberal menolak penghentian kebijakan ini, dengan banyaknya kuota dukungan bagi mereka yang ingin keberagaman dan inklusi tetap dipertahankan dalam pemerintahan. Ini menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam pandangan terhadap keberlanjutan institusi ini.
