Pada hari Selasa malam, Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, membuat kejutan besar dengan mengumumkan keadaan darurat militer di seluruh negeri. Keputusan ini, yang diambil di tengah krisis politik serius yang dihadapi pemerintahannya, menyatakan perlunya melawan apa yang disebutnya “kekuatan anti-negara” serta ancaman dari Korea Utara. Masyarakat sebagai tanggapan langsung melakukan protes besar-besaran, dan akhirnya parlemen pun menolak tindakan Yoon dalam sebuah pemungutan suara.
Pengumuman mendadak di tengah krisis politik
Pada dini hari Selasa, Presiden Yoon Suk Yeol mengejutkan warga Korea Selatan dengan pengumuman mendadak yang mengesahkan keadaan darurat militer, sebuah langkah yang jarang terjadi dan terakhir kali diambil hampir 50 tahun yang lalu. Dalam sebuah siaran langsung, Yoon menyatakan bahwa tindakan ini diambil untuk menghadapi “kekuatan anti-negara” dan ancaman dari Korea Utara. Namun, banyak yang berpendapat bahwa keputusan tersebut sebenarnya lebih terkait dengan krisis politik yang sedang dihadapinya daripada ancaman luar. Situasi ini segera memicu kemarahan rakyat, yang berbondong-bondong berkumpul di depan gedung parlemen untuk menyampaikan protes.
Respons terhadap keputusan presiden
Yoon, dalam pesannya kepada masyarakat, mencurahkan kesedihannya terhadap apa yang ia sebut sebagai usaha politik oposisi untuk melemahkan pemerintahannya. Ia menekankan bahwa deklarasi keadaan darurat ini menghargai keselamatan negara dan menggandeng militer untuk menjaga ketertiban, tetapi masyarakat langsung merespons dengan penolakan. Meskipun pasukan bersenjata dikerahkan di sekitar gedung parlemen, rakyat tetap berani melanjutkan protes, menuntut agar keputusan Yoon dibatalkan. Dalam hitungan jam, protes ini mengumpulkan ribuan demonstran, dengan banyak pendukung oposisi bergegas ke lokasi untuk ikut serta dalam usaha penghentian tindakan darurat tersebut.
Kekalahan mengejutkan Presiden Yoon
Menariknya, saat ketegangan meningkat, Yoon sendiri mengalami kekalahan. Di tengah desakan dari lawan politik dan kerumunan massa, parlemen dengan cepat mengambil tindakan untuk membatalkan keadaan darurat tersebut, dengan 190 dari 300 anggota hadir dalam sesi pemungutan suara. Dewan tersebut menilai bahwa keputusan presiden untuk melaksanakan keadaan darurat tidak sah dan tidak konstitusional, sehingga mengakhiri langkah drastis yang dilakukan Yoon. Hasil pemungutan suara ini menandai titik balik yang signifikan dalam upaya melawan apa yang dianggap sebagai tirani.
Signifikansi keadaan darurat militer
Martial law, atau keadaan darurat militer, adalah kondisi yang digunakan saat pemerintahan sipil dinyatakan tidak mampu menjalankan fungsinya. Keadaan darurat terakhir kali diberlakukan di Korea Selatan pada tahun 1979, saat seorang diktator militer terbunuh. Sejak saat itu, negara ini telah bertransformasi menjadi demokrasi parlementer di 1987, dan tidak ada kebijakan serupa yang diterapkan hingga Yoon menyuarakannya sekarang. Praktek ini umumnya mengizinkan militer untuk mengambil alih kontrol yang lebih besar terhadap pemerintahan sipil, dengan pembatasan hak-hak sipil dan hukum yang berlaku bagi warganya.
Tekanan politik pada Presiden Yoon
Yoon, yang terkenal dengan kebijakan kerasnya terhadap Korea Utara, telah menghadapi tekanan politik yang berat, terutama setelah partai oposisi meraih kemenangan besar dalam pemilihan umum. Popularitasnya jatuh hingga 17%, diperparah oleh berbagai skandal korupsi yang menyoroti kegiatan keluarganya. Dalam keadaan terdesak, dia mengeluarkan langkah yang dianggap sebagai upaya putus asa untuk mempertahankan kekuasaan, dan kini menghadapi risiko impeachment oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Proses impeachment sendiri membutuhkan dua pertiga suara dari anggota, sehingga situasi ini bisa berujung pada pencopotan presiden.
Mengapa Yoon mengumumkan keadaan darurat militer?
Presiden Yoon mengumumkan keadaan darurat militer karena situasi politik yang buruk dan tekanan dari oposisi.
Apa dampak dari pengumuman martial law?
Martial law memberikan lebih banyak wewenang kepada militer dan dapat membatasi hak-hak sipil, tetapi belum jelas bagaimana penerapannya di Korea Selatan.
Apa langkah selanjutnya setelah pengumuman martial law?
Oposisi memulai proses impeachment terhadap Presiden Yoon dan parlemen dijadwalkan untuk memberikan suara pada hal ini.
Bagaimana proses impeachment di Korea Selatan berjalan?
Proses impeachment memerlukan dukungan lebih dari dua pertiga suara dari anggota parlemen dan menggugat keputusan presiden.
Kapan keadaan darurat militer terakhir kali diberlakukan di Korea Selatan?
Keadaan darurat terakhir kali diberlakukan pada tahun 1979 dan tidak ada serupa sejak Korea Selatan menjadi demokrasi.
