- Elon Musk memanfaatkan kekuatan barunya di pemerintahan.
- Tim Musk mengabaikan protokol dan menggeser karier pejabat.
- Upaya penutupan U.S.A.I.D. mengubah dinamika bantuan internasional.
Musk dan Upaya Pembongkaran Lembaga Pemerintah
Elon Musk, sebagai salah satu miliarder paling terkenal di dunia, baru saja meraih kekuasaan yang luar biasa dalam dua minggu pertamanya beroperasi di pemerintahan. Tim Musk menyusup ke berbagai lembaga pemerintahan, mengabaikan peringatan dari pejabat karier yang menekankan adanya protokol yang harus dipatuhi. Di tengah kritik ini, mereka melakukan penutupan program tertentu dan bahkan menghapus satu lembaga yang menjadi target, yaitu U.S.A.I.D., tanpa mempertimbangkan dampak luasnya.
Dampak Global dari Tindakan Musk
Aksi agresif yang dilakukan Musk tanpa batas ini melibatkan setidaknya enam lembaga pemerintah, aksi ini terbuka untuk membangkitkan perdebatan terkait kewenangan kongres dan perlindungan pegawai negeri sipil. Pihak yang lebih tinggi di Departemen Keuangan dan U.S.A.I.D. yang menolak tindakan wakil Musk dengan cepat disingkirkan. Akibatnya, upaya Musk untuk menutup U.S.A.I.D. sebagai sumber bantuan luar negeri telah menimbulkan gelombang reaksi, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri, mengguncang dunia internasional.
Reformasi Birokrasi Pemerintah di Era Musk
Memanfaatkan dukungan dari Presiden Trump, Musk berpandangan untuk menggantikan sistem birokrasi pemerintah dengan kebijakan yang sejalan dengan sudut pandangnya. Ia tampak berusaha menyingkirkan mereka yang ia sebut sebagai “deep state”, dan dengan kecepatan yang tinggi, tindakan ini membawa perubahan dramatis pada struktur pemerintahan. Hal tersebut menciptakan kekhawatiran tentang sejauh mana pengaruh pribadi seorang individu mampu memengaruhi institusi publik dan apakah hal ini akan membuka jalan bagi lebih banyak intervensi di masa depan.
Sebagai lelaki terkaya di dunia, Elon Musk telah menciptakan keributan di pemerintahan federal dalam dua minggu pertamanya. Tindakannya yang cepat dan terdesak untuk menutup lembaga-lembaga tertentu memperlihatkan masalah dalam pengawasan dan otoritas pemerintahan. Skema ini bisa menjadi contoh dari bagaimana kekuatan individu dapat memberi dampak besar pada kebijakan publik.
