Elon Musk memasuki ranah pemerintahan dengan departemen kontroversial bernama DOGE, melayangkan tanya tentang kekuatan dan dampaknya terhadap privasi serta pengelolaan federal.
Keterlibatan Musk Dalam Pemerintahan yang Kontroversial
Elon Musk, yang merupakan orang terkaya di dunia dan penasihat kepada Presiden Trump, kini terjun ke dalam pemerintahan dengan membawa agenda yang ambisius dan kontroversial. Melalui sebuah tim yang dinamakan Departemen Efisiensi Pemerintah, atau DOGE, ia berusaha untuk mengubah cara kerja lembaga-lembaga federal. Keputusan untuk terlibat langsung seperti ini agak mengejutkan dan menimbulkan tanda tanya, bahkan di tengah keadaan politik saat ini yang digambarkan oleh banyak orang sebagai luar biasa tak terduga.
Akses Terhadap Sistem Pembayaran yang Sensitif
DOGE, meskipun namanya terkesan humoris, ternyata bagian dari Gedung Putih dan tidak termasuk dalam agensi kabinet. Dalam beberapa hari terakhir, tim DOGE mendapat akses ke sistem pembayaran Departemen Keuangan, yang mengelola triliunan dolar pengeluaran setiap tahunnya. Tugas mereka juga meliputi kajian tentang pemotongan besar-besaran pada Departemen Pendidikan, termasuk opsi penutupan total departemen tersebut, menurut beberapa pejabat pemerintah yang mengungkapkan kepada NPR.
Strategi Pemotongan Anggaran yang Ambisius
Kegiatan tim DOGE tidak hanya terbatas di situ, karena mereka juga dilaporkan telah mendapatkan akses ke informasi rahasia di Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), sebuah lembaga bantuan luar negeri yang sudah ada selama puluhan tahun. Musk ingin menutup USAID, dan sekarang timnya mulai mengincar akses sistem kepada Lembaga Usaha Kecil yang memberikan dukungan dan pinjaman kepada usaha kecil. Hal ini tentunya memicu kekhawatiran di kalangan pejabat pemerintah dan rakyat biasa.
Pandangan Ideologis Musk Tentang Birokrasi
Dalam sebuah diskusi di platform X miliknya, Musk mengklaim bahwa tindakan pemerintah saat ini berada di bawah tirani birokrasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pemilih. Dia menyerukan penghapusan regulasi secara menyeluruh dan percaya bahwa nama DOGE, meskipun dianggap lucu, akan berdampak serius terhadap pengurangan pemborosan dan korupsi dalam pemerintahan. Namun, pernyataan Musk juga menimbulkan banyak kritik dari berbagai kalangan.
Klarifikasi tentang Status Karyawan Musk
Meski begitu, status karyawan Musk juga menjadi sorotan. Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menjelaskan bahwa Musk berfungsi sebagai ‘pegawai pemerintahan khusus’, yang memungkinkan dia bekerja dalam jumlah hari yang terbatas. Presiden Trump juga menekankan bahwa Musk hanya bisa bertindak berdasarkan izin yang eksplisit dari Gedung Putih, dan jika ada potensi konflik, mereka tidak akan membiarkannya terlibat. Ketentuan ini membingungkan banyak pihak terkait potensi konflik kepentingan mengingat bisnis Musk yang sangat luas.
Kekhawatiran Akses Keamanan dan Izin
Memperhatikan semua dinamika ini, keamanan akses menjadi perhatian utama. Beberapa laporan menunjukkan bahwa perwakilan DOGE berusaha mendapatkan akses ke fasilitas informasi yang terkompartemen, yang hanya boleh diakses oleh individu dengan izin keamanan tingkat tinggi. Seorang mantan diplomat mengungkapkan kekhawatirannya mengenai potensi akses tersebut tanpa izin yang tepat, menekankan bahwa tidak ada pengecualian dalam hal akses ke dokumen sensitif.
Tantangan Hukum Terhadap Akses DOGE
Tuduhan legal pun muncul setelah aktivitas DOGE berlangsung. Dua serikat pekerja dan Aliansi bagi Pensiunan Amerika mengajukan gugatan untuk memblokir akses DOGE ke sistem pembayaran Departemen Keuangan. Mereka berpendapat bahwa memungkinkan tim Musk mengakses data pembayar pajak dan manfaat veteran lainnya adalah pelanggaran privasi yang tidak sah. Makna dari tindakan itu pun tidak bisa dianggap sepele; banyak yang berargumen bahwa privasi dan data pribadi adalah hal yang sangat berharga dan tidak boleh dikompromikan.
Penarikan Elon Musk ke dalam dunia pemerintah lewat departemen bernama DOGE sungguh menjadi sorotan. Ketidakpastian status kepegawaiannya, besarnya akses yang dimiliki, serta potensi pelanggaran privasi menjadi isu yang teramat penting. Dengan seruan untuk menghapus regulasi dan aktivitas yang memicu nada tuduhan terhadap pemerintah, masa depan DOGE dan dampaknya terhadap pemerintahan federal masih belum jelas, tetapi mengkhawatirkan.
